Category: INFORMASI

  • Ini Kata Wamenpan RB soal 40 Pemda Batal Rekrut CPNS

    Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) Eko Prasojo membenarkan 40 pemda membatalkan pelaksanaan seleksi CPNS 2014, meski mendapatkan formasi dari pemerintah pusat.Pasalnya, pembatalan ini dikarenakan kurangnya persiapan dan alasan seperti ketidaksiapan identifikasi formasi yang dibutuhkan. “Mungkin ini juga ada sebagian yang merasa anggaran belanja terlalu besar sehingga tak perlu merekrut tahun…

  • Derita Kaum Disabilitas Saat Daftar CPNS 2014

    Eman Sulaeman (30) menahan emosi. Meski bibirnya menyunggingkan senyum, nada bicaranya terdengar berat. Ia masih tak percaya pemerintah begitu tega pada penyandang tunanetra seperti dirinya. Kejadian bermula saat ia mendaftar CPNS 2013. Guru honorer di salah satu SMK di Padalarang Bandung Barat ini memilih formasi guru PNS untuk mata pelajaran PPKN di Belitung Timur. Seluruh…

  • DIY Tunggu Pemerintah Pusat Soal Pengumuman CPNS

    Pengumuman kelolosan tes CPNS Pemda DIY harus menunggu putusan dari pemerintah pusat. Sebab, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY tak mengetahui berapa passing grade bagi CPNS DIY. “Kami passing grade-nya saja nggak tahu. Jadi harus nunggu putusan pusat. Belum tahu juga kapan. Jadi jangan sampai ada yang percaya jika ada pihak yang menjanjikan pasti diterima CPNS,”…

  • Tangani Konflik Agraria, Aparatur Negara Lebih Pro Korporasi

    Perwakilan Lingkaran Mahasiswa Singkawang, Kalbar Lipi, menyatakan  pemerintah dan aparaturnya justru tak segan untuk pasang badan bagi perusahaan-perusahaan. Padahal menurut dia, lahan yang direbut bukan sekedar tanah tempat bumi dipijak, tapi lebih dari itu. “Peradaban masyarakat dayak terancam punah karena tanah tempat mereka selama ini melakukan ritual diambil. Pemerintah benar-benar telah berwujud monster dengan sikapnya…

  • MA Klaim Tak Ikut Godok UU Aparatur Sipil Negara

    Hakim Agung Suhadi, perwakilan dari Mahkamah Agung dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Konstitusi, mengatakan lembaganya tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan undang-undang itu di Dewan Perwakilan Rakyat. Suhadi mengatakan salah satu poinnya adalah Pasal 122 huruf e UU Aparatus Sipil Negara (ASN) mengenai status hakim…