Category: CPNS

Soal CASN CPNS 2017  – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar berjanji akan membangun rumah dinas bagi aparatur sipil negara (ASN).

Sehan memimpikan untuk membangun homestay bagi PNS di kompleks perkantoran pemda. “Ada rumah, PNS bisa tinggal sementara,” ujar Sehan, Minggu (7/5/2017).

Dia menargetkan pembangunan rumah awal sebanyak 100 unit senilai Rp 3 miliar.

“Rumah dengan anggaran Rp 30 juta per unit sudah lengkap dapurnya. Sehingga ada perumahan PNS yang sama model dan sama jarak,” kata dia

Sehan telah memerintahkan sekretaris daerah untuk mengkonsultasikan rencana tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tak melanggar aturan.

“Apabila sudah ada rumah, PNS tak setiap hari pulang-pulang,” kata dia.

Dia mengungkapkan pemda akan melobi program pembangunan rumah susun. “Rumah susun tapi hanya dua lantai,” ucapnya.

Fasilitas tersebut untuk memaksimalkankinerja PNS. Bahkan ia akan melakukan pengadaan bus PNS.

“Saya ingin siapkan fasilitas bagi PNS diakhir periode. Saya harus akui masih banyak persoalan kehadiran tapi secara umum PNS Boltim sudah bekerja maksimal,” tegasnya.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan Boltim, Sahrul Abdul Muis mengatakan pihaknya sedang memperjuangkan rumah susun bagi PNS.

“Kita push agar dapat rumah susun pada 2018,” ucapnya.

Sumber: http://manado.tribunnews.com/2017/05/09/bupati-boltim-ingin-bikin-homestay-bagi-pegawai-negeri

Soal CASN CPNS 2017. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Asman Abnur mengatakan, pihaknya sempat melakukan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) selama 3 tahun. Namun untuk tahun ini penerimaan pegawai kembali dibuka. 

“Kemarin 3 tahun kami remunerasi artinya tidak menerima tetapi untuk tahun ini kami sudah buka lagi. Proses penerimaan sekarang untuk pegawai imigrasi, kemudian petugas Lapas, hakim sekarang,” kata Asman di Kantor BKN, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Senin, 8 Mei 2017.

Terkait kaburnya ratusan tahanan dari Rumah Tahanan Sialang Bungkuk di Pekanbaru, Riau, menurut Asman, hal itu tidak semata-mata karena kekurangan personel petugas. Menurut dia,  ada faktor pemicu lainnya, yaitu sistem penjagaan yang belum maksimal. 

Untuk itu, pihaknya juga tengah berbenah mengatasi hal tersebut. “Kami sudah tambah petugas Lapas tapi dengan penambahan petugas saja tidak cukup, kita harus perbaiki sistem pengamanannya. Mungkin inilah dari hulu sampai hilirnya kita harus perbaiki. Apakah sistem CCTV-nya ataukah mekanisme kontrol internalnya,” ujarnya

Saat ini, masalah kekurangan personel untuk menjaga lapas di seluruh Indonesia sedang dibenahi. Pihaknya juga sudah menyetujui 1.600 orang untuk dijadikan petugas Lapas.  “Tetapi ini pun tidak cukup karena kalau orangnya banyak tetapi sistemnya salah juga percuma maka dari itu mulai dari sistemnya sampai petugasnya kita lengkapi, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki untuk jangka panjang” ujarnya menambahkan.

Soal pungutan liar (pungli) yang diduga kerap terjadi di Lapas, Asman enggan berkomentar. Ia menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. “Yang jelas itu kan melanggar, kalau melanggar pasti ada sanksinya. Kami harap aturan yang menjadi acuan untuk berikan sanksi,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, ratusan tahanan kabur dari Rumah Tahanan Sialang Bungkuk di Pekanbaru, Riau, Jumat, 5 Mei 2017. Ditjen Pemasyarakatan sempat mengaku kesulitan melakukan penjagaan di lapas karena kurangnya personel. Penambahan personel terbentur moratorium pegawai negeri sipil dari Kementerian PAN-RB. (mus)

Sumber: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/913080-tahun-ini-pemerintah-buka-kembali-pendaftaran-calon-pns

Soal CASN CPNS 2017. Sebanyak 600 tenaga honorer di Kabupaten Garut, Jawa Barat dalam waktu dekat ini akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pengangkatan tersebut berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat. 

Bupati Garut Rudy Gunawan mengkonfirmasi soal penangkatan itu. Ke-600 guru honorer itu dinyatakan lolos an disetujui pemerintah pusat dari data yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Garut sebanyak 900 tenaga kerja honorer.

“Kami mengangkat, mengajukan 600 orang. Yang kita tingkatkan menjadi CPNS itu adalah janji politik saya saat kampanye,” katanya pada wartawan, Senin (8/5).

Ia menyebut ke-600 honorer yang akan diangkat menjadi CPNS Pemkab Garut itu terdiri dari kalangan guru, tenaga kesehatan dan teknis.

Di sisi lain, ia merasa pengangkatan tersebut masih jauh dari jumlah total tenaga honorer di lingkungan Pemkab Garut.

“Data seluruh tenaga honorer yang tercatat Pemkab Garut sebanyak empat ribuan orang yang diupayakan dapat diangkat menjadi PNS. Saya yakin mereka semua bisa terangkat,” ujarnya.

Soal CASN CPNS 2017. Sebanyak 38 tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh lapangan (THLTBPL) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) secara resmi akhirnya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh pemerintah pusat.

Pengangkatan dilakukan melalui formasi khusus Kementerian Pertanian. Penetapan THLTBPL sebagai CPNS kini tinggal menunggu proses pemberkasan.

“SK (Surat Keputusan) pengangkatan tenaga penyuluh lahan tersebut sebagai CPNS suda kita terima dari pemerintah pusat,” aku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Diklat (BKPD) Loteng, H. Ansor, kepada wartawan di gedung DPRD Loteng, Jumat, 5 Mei 2017.

Ansor mengatakan, pengangkatan tenaga penyuluh memang melalui jalur khusus. Di mana pemerintah pusat yang meminta langsung ke daerah untuk menyusulkan tenaga penyuluh lapangan untuk diangkat sebagai CPNS.

Pengangkatan tenaga penyuluh lapangan itu sendiri untuk menjawab persoalan yang dihadapi Loteng pada khususnya, terkait minimnya jumlah tenaga penyuluh lapangan selama ini. Untuk diharapkan, dengan pengangkatan ini, persoalan kekurangan tenaga penyuluh lapangan bisa terjawab.

Saat ini para tenaga penyuluh lapangan yang telah dinyatakan akan diangkat sebagai CPNS sedang dalam proses pemberkasan untuk melengkapi semua persyaratan dokumen yang dibutuhkan. “Begitu berkasnya kita kirim dan dinyatakan lengkap, pemerintah pusat kemudian akan langsung menetapkan tenaga penyuluh tersebut sebagai CPNS,” tambahnya.

Untuk proses pemberkasan, ditargetkan tuntas bulan Mei mendatang. Itu artinya, pada bulan Juni mendatang, para tenaga penyuluh lapangan sudah bisa menyandang status CPNS dan tidak lagi sebagai tenaga harian lepas. (kir)

Sumber: http://www.suarantb.com/news/2017/05/06/237823/38.Penyuluh.Loteng.Diangkat.Jadi.CPNS

Soal CPNS 2017 CPNS 2017. Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) hanya menyetujui 140 formasi calon pegawai negeri sipil Kota Mataram dari 177 yang diusulkan pada formasi cpns 2017. Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kota Mataram per 30 April 2017 berjumlah 5.470 orang. Sementara kebutuhan atau formasi di tahun 2017 berdasarkan analisis kebutuhan pegawai berjumlah 6.325 orang. Artinya, terdapat kekurangan sejumlah 855 orang.

Jumlah ini pun belum termasuk PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2017 sejumlah 157 orang.

Kekurangan pegawai negeri terdiri dari guru SD 363 orang, guru mata pelajaran 15 orang, tenaga kesehatan sejumlah 185 orang dan tenaga teknis 292 orang.

Pemkot Mataram dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengusulkan 98 orang tenaga guru, 28 orang tenaga kesehatan dan 14 tenaga teknis infrastruktur.

“Tahun ini sesuai permintaan Kemenpan hanya 140 formasi,” sebut Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi, Senin, 8 Mei 2017.

Nelly mengaku jika pengajuan sebelumnya berjumlah 177 formasi. KemenpanRB melakukan verifikasi sehingga jatah diberikan 140 formasi.

Kemungkinan pelaksanaan CPNS khusus tiga formasi ini ditargetkan tahun ini. Sehingga, bisa masuk pada APBD Perubahan.

Di satu sisi, pihaknya tengah melakukan penyesuaian pascaperubahan OPD. “Masih belum diketahui mana yang kurang. Setidaknya butuh percepatan dan harus diakomodir di APBD perubahan,” terangnya.

Dia menambahkan, proyeksi kebutuhan PNS Kota Mataram selama lima tahun. Terhadap kekurangan ini tidak bisa dipaksakan karena sudah menjadi ketentuan Pemerintah Pusat. Yang bisa dilakukan oleh Pemkot Mataram khusus guru. Dengan dimaksimlkan tenaga kontrak dan pengangkatan tenaga perawat melalui BLUD.

“Kecuali tenaga infrastruktur memang tidak isa dilakukan pengangkatan,” demikian Nelly.
Sumber: http://www.suarantb.com/news/2017/05/09/237962/Pemkot.Terima.Jatah.140.Formasi.CPNS