Tag: soal casn

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar akan segera mengumpulkan 7 anggota terpilih untuk melakukan koordinasi program kerja. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengangkat 7 anggota komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Hari ini mereka kami undang untuk melakukan rapat perdana, guna membicarakan langkah-langkah yang harus segera dilakukan,” kata Azwar dalam keterangan yang diterbitkan, Jakarta.

Sementara itu, Anggota KASN terpilih, Tasdik Kinanto mengatakan langkah yang mesti dilakukan paling awal legitimasi penugasan dengan cara melantik anggota KASN. “Siapa yang akan melantik, semua kita bicarakan dalam rapat perdana,” ucap dia.

Lalu membentuk sekretariat KASN berdasarkan Perpres Nomor 118/2014. Dia mengatakan, KASN diisi pegawai baik dari PNS maupun dari pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Untuk tahap awal akan direkrut pegawai sekitar seratus lima puluh sampai dua ratus orang,” tutup dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) mengangkat 7 anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)  melalui surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 141/M/2014.

Adapun Keppres itu tertanggal 30 September 2014 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 118/2014 tentang sekretriat, sistem dan manajemen SDM, tata kerja serta tanggung jawab, dan pengelolaan keuangan KASN.

Berikut 7 Anggota KASN:

Ketua merangkap anggota : Sofian Effendi

Wakil Ketua merangkap anggota: Irham Dilmy

Anggota : Waluyo

Anggota : I Made Suwandi

Anggota : Nuraida Mokhsen

Anggota : Tasdik Kinanto

Anggota : Prijono Tjiptoherijanto

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) Eko Prasojo membenarkan 40 pemda membatalkan pelaksanaan seleksi CPNS 2014, meski mendapatkan formasi dari pemerintah pusat.Pasalnya, pembatalan ini dikarenakan kurangnya persiapan dan alasan seperti ketidaksiapan identifikasi formasi yang dibutuhkan.

“Mungkin ini juga ada sebagian yang merasa anggaran belanja terlalu besar sehingga tak perlu merekrut tahun ini. Kalau enggak bisa lagi mengajukan mungkin baru bisa tahun depan,” ucapnya di Jakarta.

Menurutnya, sebanyak 20 ribu formasi PNS yang batal karena 40 pemda membatalkan perekrutan CPNS, akan diperhitungkan untuk tahun depan.

Termasuk, terkait dengan ketersediaan anggaran serta APBN untuk membiayai rekrutmen baru di tahun depan.

“Enggak secara otomatis bisa dilimpahkan ke daerah atau pemerintah pusat tahun depan. Jadi sangat tergantung pada apa yang mereka minta dan ketersediaan anggaran yang dimiliki,” tuturnya.

Dia juga mengungkapkan, nantinya anggaran belanja pegawai yang sudah dihitung di setiap awal tahun, akan diubah anggarannya.

Sementara, terkait kebutuhan PNS di masing-masing pemda, akan disesuaikan dengan komposisi belanja yang sudah dianggarkan.

“Itu nanti kita atur kembali, misalnya barang kali ada daerah yang kelak tahun depan tidak mengusulkan jadi kita switch ke daerah/kementerian yang mengusulkan seperti pajak dan sebagainya,” pungkas Eko.

Eman Sulaeman (30) menahan emosi. Meski bibirnya menyunggingkan senyum, nada bicaranya terdengar berat. Ia masih tak percaya pemerintah begitu tega pada penyandang tunanetra seperti dirinya. Kejadian bermula saat ia mendaftar CPNS 2013. Guru honorer di salah satu SMK di Padalarang Bandung Barat ini memilih formasi guru PNS untuk mata pelajaran PPKN di Belitung Timur. Seluruh kualifikasi yang diminta, ia miliki. Dengan mudah ia pun mendapatkan kartu ujian.

Namun, begitu datang ke tempat ujian ia ditolak. Eman sudah menunjukkan kartu ujian, tetapi pengawas tetap tak mengizinkannya ikut ujian. Alasannya, kelengkapan untuk ujian penyandang tunanetra tidak tersedia di lokasi tersebut. “Saya kecewa, mengapa kami dibedakan seperti ini,” ujar Eman di Kota Cimahi, Rabu (1/10/2014).

Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Yudi Yusfar mengatakan, diskriminasi itu tak hanya dialami Eman. Beberapa orang mengalami hal serupa, seperti Muhammad Soleh, warga Bogor, dan Imas, warga Kabupaten Bandung. Mereka memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan kursi PNS. Namun, kesempatan itu dijegal oleh kebijakan yang tidak mengenakkan.

Pada formasi 2014, Yudi menemukan kejanggalan yang lebih besar. Dia menyoroti tidak proporsionalnya formasi CPNS. Bahkan, formasi tersebut cenderung salah sasaran.

“Ada peluang PNS bagi tunanetra di bidang tata busana dan otomotif. Penderita tunanetra itu mempunyai keterbatasan dalam penglihatan, bagaimana mungkin kerja di tata busana. Begitu pun untuk otomotif. Apa selama ini ada orang otomotif yang mempekerjakan tunanetra? Kan enggak,” imbuhnya.

Namun, untuk sejumlah peluang, malah tidak bisa dimanfaatkan tunanetra, seperti guru pendidikan luar biasa (PLB). Tetapi, pemerintah mensyaratkan pendidikan D-3 PLB. Kebijakan tersebut aneh karena, sejak tahun 1989, program D-3 PLB sudah ditutup sehingga sekarang para anggota ITMI mengenyam pendidikan S-1 PLB.

Ia pun meminta pemerintah lebih memahami soal-soal yang ditujukan pada kaum disabilitas. Pada 2013, CPNS tunanetra gagal mengisi tiga kuota PNS Kementerian Sosial. Mereka rata-rata gagal di tes tingkat kemampuan dasar (TKD).

“Soalnya banyak gambar. Memang CPNS tunanetra dipandu pendamping, tapi kemampuan pemandu berbeda untuk menjelaskan gambar tersebut ke peserta,” terang dia.

Belum lagi kuota yang disediakan untuk penyandang tunanetra pada penerimaan CPNS 2014 kurang dari 10 persen. Dari 300 formasi yang ada, kesempatan untuk tunanetra hanya 28 orang. Beda lagi dengan penderita tunadaksa. Ada lebih dari 200 kursi yang mereka perebutkan.“Kami berharap pemerintah lebih peduli dan adil. Begitu pun dengan petugas penerimaan CPNS maupun pengawas lebih peduli,” tutupnya.

Pengumuman kelolosan tes CPNS Pemda DIY harus menunggu putusan dari pemerintah pusat. Sebab, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY tak mengetahui berapa passing grade bagi CPNS DIY.

“Kami passing grade-nya saja nggak tahu. Jadi harus nunggu putusan pusat. Belum tahu juga kapan. Jadi jangan sampai ada yang percaya jika ada pihak yang menjanjikan pasti diterima CPNS,” kata Kepala BKD DIY, Agus Supriyanto dijumpai di Kepatihan, Minggu (5/10/2014).

Total peserta Tes Kemampuan Dasar (TKD) melalui Computer Assisted Test (CAT) kemarin mencapai 10.326 orang. Sementara formasi yang disediakan hanya 142. Formasi yang tersedia terdiri dari empat kursi untuk tenaga guru, tujuh kursi untuk tenaga kesehatan dan 131 kursi untuk tenaga teknis.

Adapun tenaga teknis yang dimaksud meliputi pranata kearsipan, pranata bencana, penyuluh Panti Sosial karya Wanita, pengelola perpustakaan, pengelola laboratorium komputer, pengawas jalan dan jembatan, analis bencana, Satpol PP dan lain sebagainya. Dengan demikian, setiap kursi diperebutkan oleh sekitar 85 orang.”Hasil tes kemarin, nilai peserta CPNS DIY tergolong tinggi, begitu juga para peserta dari luar daerah,” kata Agus.

Perwakilan Lingkaran Mahasiswa Singkawang, Kalbar Lipi, menyatakan  pemerintah dan aparaturnya justru tak segan untuk pasang badan bagi perusahaan-perusahaan. Padahal menurut dia, lahan yang direbut bukan sekedar tanah tempat bumi dipijak, tapi lebih dari itu.

“Peradaban masyarakat dayak terancam punah karena tanah tempat mereka selama ini melakukan ritual diambil. Pemerintah benar-benar telah berwujud monster dengan sikapnya ini,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kalbar Agustinus Purwanto Suwito meminta kepada para aktivis pelindung masyarakat lokal untuk membakukan sistem adat mereka. Hal ini menurutnya penting guna mencatatkan diri ke pemerintah setempat bahwa memang lahan kosong di hutan Kalbar itu bertuan.

“Ini yang menjadi masalah sejak dulu, pemerintah memang cukup mudah mengeluarkan izin, tapi di sisi lain tanah-tanah itu memang kosong. Ketika mulai dibangun industri baru ada protes dari masyarakat adat, hingga timbulah konflik. Pemda Kalbar lah yang memang harus menengahi,” ujar dia.